Debat Sengit Kepala Dusun 2, 3 dan 4 Warnai Rakor Pemdes Banjareja dengan BPD

Debat sengit mewarnai jalannya rapat kordinasi antara Pemdes Banjareja dan BPD pada Jumat, 5 Juli 2024 yang bertempat di Balai Desa Banjareja. Hal itu dipicu oleh kritik dan usul sebagian warga yang disampaikan Kadus Pacor 1 terkait dengan perlunya dilakukan reorganisasi terhadap sebagian pengurus P3A dan petugas wilayah lain yang bekerja di bawah P3A berdasarkan kinerja mereka.

Menyadari kritik tersebut ditujukan kepada warganya, Kadus Karangmangu 2, Trimo Winaryo, memberikan tanggapan bahwa reorganisasi sah-sah saja dilakukan. “Tapi siapa yang mau mengganti? Apakah penggantinya bisa bekerja lebih baik dari petugas yang ada saat ini? Mau tidak dia suruh menggantikan? Itu masalahnya. Makanya jangan hanya kritik, tapi solusinya bagaimana. Lagi pula itu bukan wewenang Kadus Pacor 1 membahasnya,” ungkap Trimo.

Tidak ketinggalan pula Kadus Tangkilan, Wahid Idris Alfianto, yang meminta setiap kritik dan saran disampaikan tepat sasaran. “Jika ada warga dari wilayah lain ngasih usul dan kritik kepada warga di wilayah lainnya, sampaikan saja kepada Kadus wilayah tersebut biar klir dan tidak menyalahi tupoksi. Jangan ngedumel di belakang. Oke, saya siap kalau ada warga wilayah lain mau gantikan petugas P3A di wilayah saya. Dengan senang hati malah saya kasihkan. Silahkan, kebetulan malah kalau memang ada yang mau gantikan,” kata Wahid.

Mendapat tanggapan sengit demikian, Kadus Pacor 1, Rusdi, angkat bicara. Menurutnya, setiap Kepala Dusun diharapkan memahami alasan kritik dan usul yang dianggap kurang tepat sasaran itu. “Kalau warga wilayah lain mengkritik dan memberikan usul terhadap warga di wilayah lainnya, itu mungkin saja karena mereka tidak kenal dekat dengan Kadus wilayah tersebut. Hanya tahu saja, makanya pakewuh sehingga disampaikan lewat Kadusnya sendiri. Dalam hal tupoksi, boleh saja kita mengurus wilayah sendiri. Tapi dalam hal aspirasi, setiap Kadus adalah milik semua warga desa. Makanya para Kadus harus siap menampung aspirasi dan menerima kritik meskipun dari warga di luar wilayahnya sendiri,” ungkap Rusdi.

Melihat debat tersebut, Ketua BPD Banjareja, Tri Atmoko Yuni Hartono mencoba menengahi dan memberikan apresiasi, “Rakor seperti ini yang saya harapkan. Ada aspirasi, kritikan dan masukan dari setiap wilayah untuk dibicarakan dan dicarikan solusinya, bukan untuk saling menyalahkan. Jadi tujuan rakor ini jelas. Menemukan masalah dan mencarikan solusinya bersama-sama,” kata Hartono.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Banjareja, Eko Yulianto. Menurutnya, pemerintah desa perlu mendapatkan masukan dan kritik untuk kemajuan desa itu sendiri. Hanya saja, menurut Eko, kritiknya harus kritik yang membangun, ada solusinya. “Kalau sekadar kritik, semua orang bisa. Tapi kami berharap tolong kami juga diberikan saran. Sebab desa bisa maju bukan karena segelintir orang tapi atas kerjasama antara pemerintah desa dan semua warga,” demikian ungkap Yulianto. (Gete)